YOGYAKARTA – Paradigma keamanan tradisional yang berpusat pada kedaulatan negara (state-centric) perlahan memudar, digantikan oleh urgensi mendesak untuk memastikan keamanan manusia (human security) di tingkat paling dasar. Kesadaran kritis inilah yang mewarnai ruang akademik Magister Perdamaian dan Resolusi Konflik (MPRK) Universitas Gadjah Mada pada Selasa (9/12/2025), saat menerima kunjungan diskusi dari mahasiswa Hubungan Internasional (HI) Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) yang tergabung dalam kelas Human Security.
Bukan sekadar ritus kunjungan kampus biasa, forum ini difungsikan sebagai ruang dekonstruksi masalah, di mana nilai-nilai human security tidak hanya dipelajari secara tekstual, melainkan diinternalisasi untuk merespons realitas kekerasan struktural dalam kehidupan sehari-hari.
Dalam dialektika akademik tersebut, Prof. Mohammad Mochtar Mas’oed mengartikulasikan sebuah pandangan esensial: Hubungan Internasional dewasa ini bukanlah disiplin kaku yang eksklusif berkutat pada anarki antarnegara. Sebaliknya, studi ini terus berevolusi menjadi instrumen multidimensi yang tujuan puncaknya adalah membedah dan menyelesaikan krisis peradaban. Secara konseptual, pergeseran paradigma ini menuntut pendekatan yang mengkalkulasi ancaman dari lensa kemiskinan, ketidakadilan ekonomi, hingga eksklusi sosial.
Pernyataan tersebut menemukan pijakan pragmatisnya melalui riset lapangan yang dipaparkan oleh delegasi mahasiswa UKSW. Mereka memotret isu keamanan manusia secara spesifik di Salatiga, berfokus pada dinamika sosio-ekonomi di Kampung Pancuran dan Pasar Raya. Sebagai contoh konkret, ketidakamanan ekonomi (economic insecurity) yang dialami oleh warga bantaran atau pedagang kecil di pasar tradisional, akibat marginalisasi tata ruang kota atau relasi kuasa modal, merupakan bentuk nyata dari kerentanan manusia yang sering luput dari kacamata keamanan makro.
Merespons temuan lapangan tersebut, civitas akademika MPRK UGM memberikan kritik dan tanggapan konstruktif. Diskusi ditarik pada satu kesimpulan tajam: penyelesaian masalah kerentanan di tingkat lokal tidak bisa sekadar mengandalkan bantuan reaktif. Diperlukan sebuah pendekatan resolusi konflik yang holistik, di mana keadilan sosial dan struktural menjadi prasyarat mutlak bagi terciptanya perdamaian positif atau positive peace (Galtung, 1969).
Pertukaran epistemik antara MPRK UGM dan HI UKSW ini diharapkan tidak berhenti sebagai wacana menara gading. Sebaliknya, kolaborasi ini dirancang untuk mempertajam pisau analisis mahasiswa, membekali mereka kepekaan untuk mengidentifikasi sekaligus mengintervensi ancaman kemanusiaan riil di ruang-ruang lokal terdekat.
Penulis: Mariano Ombo
Kegiatan ini merupakan salah satu usaha MPRK UGM untuk mendukung SDGs nomor 16 tentang Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh (Peace, Justice, and Strong Institutions) – SDGs nomor 10 tentang Berkurangnya Kesenjangan (Reduced Inequalities) – SDGs nomor 1 tentang Tanpa Kemiskinan (No Poverty) – SDGs nomor 8 tentang Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi (Decent Work and Economic Growth) – SDGs nomor 17 tentang Kemitraan untuk Mencapai Tujuan (Partnerships for the Goals).