Di tengah ketegangan geopolitik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran, dunia kembali dijejali narasi ancaman, aliansi, dan manuver militer. Media memotret peta, misil, dan pidato para elit. Namun di sebuah pasar yang muram di Teheran, seorang ibu tidak sedang memikirkan strategi nuklir atau kalkulasi kekuatan regional. Ia sedang menghitung sisa uangnya yang tergerus inflasi, sambil bertanya dalam diam, “Apakah hari ini anak saya bisa makan?”
Di Gaza, Lebanon, dan Yaman, kegelisahan yang sama berulang dengan wajah berbeda. Anak-anak tumbuh dalam bayang-bayang sirene dan reruntuhan. Ayah dan ibu tidak sedang mendiskusikan hegemoni kawasan, mereka sedang mencari air bersih, obat, dan rasa aman. Di titik inilah perang memperlihatkan wajah aslinya, bukan sekadar benturan negara, melainkan kekerasan struktural yang menjerat mereka yang paling tidak berdaya (Galtung & Fischer, 2013).
Dunia terlalu lama terbius oleh narasi keamanan kelas atas. Dalam sistem internasional yang anarkis, negara-negara terjebak dalam security dilemma (Herz, 1950; Jervis, 1978), setiap langkah defensif dipersepsikan sebagai ancaman ofensif oleh pihak lain. Pengayaan uranium, sistem pertahanan, latihan militer, semuanya diproduksi atas nama “keamanan nasional.” Namun, keamanan versi ini sering kali berhenti pada kelangsungan institusi negara, bukan pada kesejahteraan manusia yang hidup di dalamnya (Baldwin, 1997).
Pertanyaan paling mendasar jarang diajukan, yakni keamanan untuk siapa? Stabilitas diplomatik yang dirayakan dalam konferensi pers sering kali hanyalah ketenangan semu yang tidak menyentuh dapur-dapur yang kosong. Bahkan dalam konteks domestik, runtuhnya seorang pemimpin yang dianggap diktator, seperti harapan sebagian orang terhadap perubahan di Iran, tidak otomatis menghadirkan kesejahteraan. Kematian seorang figur atau pergantian rezim bisa dirayakan sebagai kemenangan politik, tetapi tanpa transformasi sistem yang menjamin distribusi kesejahteraan dan keadilan, kebahagiaan itu mudah berubah menjadi ilusi. Penguasa berganti, tetapi rakyat kecil tetap terhimpit.
Tragedi ini semakin kompleks ketika sanksi ekonomi dipromosikan sebagai alternatif yang lebih “manusiawi” dibandingkan dengan perang terbuka. Kenyataannya, sanksi sering menjadi kekerasan yang tidak bersuara. Ia tidak merobohkan istana elit, tetapi melumpuhkan rumah sakit, memiskinkan buruh, dan menggerus masa depan anak-anak (Geopolitik Asia Pasifik, 2025). Obat menjadi langka, harga kebutuhan pokok melambung, dan hak dasar untuk hidup bermartabat berubah menjadi privilese. Menghukum negara dengan cara memiskinkan rakyatnya bukanlah jalan menuju damai, melainkan bentuk penderitaan kolektif yang dilegalkan oleh tata kelola global.
Paradigma keamanan global harus dikembalikan pada esensinya, yaitu keamanan manusia (United Nations Development Programme, 1994). Keamanan bukan semata penjagaan teritorial, melainkan jaminan atas freedom from fear dan freedom from want. Ia berarti seorang anak dapat tidur tanpa ketakutan, seorang ibu tidak cemas akan kelaparan, dan seorang pemuda memiliki harapan akan masa depan. Negara yang kuat secara militer tetapi gagal memastikan kesejahteraan warganya sejatinya rapuh secara moral.
Tulisan ini adalah seruan damai yang berpihak secara tegas kepada mereka yang paling rentan: ibu-ibu yang menghitung recehan, anak-anak yang kehilangan masa kecilnya, juga rakyat biasa yang menjadi korban keputusan yang tak pernah mereka buat. Perdamaian bukanlah sekadar absennya perang, melainkan hadirnya martabat. Ia menuntut peacebuilding yang membongkar struktur ketidakadilan (Galtung & Jacobsen, 2000), bukan sekadar pergantian aktor politik.
Kita harus berhenti mengagumi drama geopolitik yang berdiri di atas derita manusia. Selama kesejahteraan rakyat kecil tidak menjadi pusat kebijakan, setiap klaim kemenangan politik hanyalah gema kosong. Perdamaian sejati hanya lahir ketika yang paling lemah merasakan aman, cukup, dan bermartabat. Tanpa itu, damai hanyalah kata lain dari penundaan penderitaan.
Mariano Chrisanto Nataleo Ombo adalah mahasiswa Minat Studi Magister Perdamaian dan Resolusi Konflik, Universitas Gadjah Mada, angkatan 2025.
Artikel ini merupakan salah satu usaha MPRK UGM untuk mendukung SDGs nomor 16 tentang Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh (Peace, Justice, and Strong Institutions) – SDGs nomor 1 tentang Tanpa Kemiskinan (No Poverty) – SDGs nomor 2 tentang Tanpa Kelaparan (Zero Hunger) – SDGs nomor 3 tentang Kehidupan Sehat dan Sejahtera (Good Health and Well-being) – SDGs nomor 10 tentang Berkurangnya Kesenjangan (Reduced Inequalities).