Menurut Wagle (2013), keamanan politik merupakan salah satu pilar utama dalam konsep keamanan manusia yang berorientasi pada perlindungan individu dari penindasan negara serta penegakan hak asasi manusia, kebebasan politik, dan supremasi hukum. Wagle menegaskan bahwa keamanan politik berarti kebebasan dari rasa takut, di mana setiap warga negara dapat hidup dalam lingkungan yang menghormati hak-haknya, menjamin partisipasi politik, serta terbebas dari kekerasan dan represi negara. Ia juga menekankan bahwa tanpa keamanan politik, keamanan manusia tidak akan dapat terwujud sepenuhnya karena pelanggaran hak, konflik bersenjata, dan ketidakadilan politik akan terus mengancam perdamaian dan kesejahteraan masyarakat (Wagle, 2013). read more

Menurut Caballero-Anthony (2015), konsep keamanan komunitas dalam kerangka keamanan manusia menekankan pentingnya perlindungan identitas, keamanan sosial, dan rasa aman masyarakat dari ancaman seperti konflik etnis, diskriminasi, dan marginalisasi. Namun, di banyak negara berkembang, khususnya kawasan ASEAN, perkembangannya masih terhambat oleh kesenjangan pembangunan, lemahnya demokrasi, serta dominasi negara dalam isu keamanan. Negara masih dianggap sebagai penanggung jawab utama keamanan warganya, tetapi pada faktanya tidak benar-benar melindungi kelompok rentan. Akibatnya, upaya untuk memajukan keamanan komunitas menjadi terbatas karena lemahnya penerapan hak asasi manusia, kebijakan regional yang tidak sejalan dengan praktik nasional, lemahnya tata kelola, serta kurangnya komitmen negara dalam melindungi warganya (Caballero-Anthony, 2015). read more

Suatu komunitas yang hidup dalam suatu masyarakat memiliki identitasnya masing-masing, yang pada akhirnya menjadi ciri khas dan pembeda antara satu komunitas dengan lainnya. Akan menjadi anomali ketika suatu komunitas kehilangan identitasnya namun di saat yang bersamaan komunitas tersebut masih diakui oleh masyarakat di tempatnya berada. Kejadian anomali seperti ini banyak terjadi di zaman ini, dan salah satu contoh komunitas yang akan dibahas di tulisan ini adalah komunitas Orang Asli Papua (OAP). read more

Sumber: linisehat.com

Pangan tidak lagi sekadar urusan dapur. Ia juga menjadi urusan politik dan identitas, bahkan sampai ke isi piring kita. Setiap sendok nasi yang kita suap pun tidak sepenuhnya netral. Di dalamnya tersimpan kebijakan, sejarah, dan relasi kuasa yang membentuk bagaimana dan untuk siapa yang berhak menentukan apa yang disebut “makanan layak.” Hari Pangan Sedunia yang diperingati setiap 16 Oktober, kita diingatkan kembali bahwa kelaparan dan malnutrisi masih menjadi tantangan jutaan orang di dunia. Hari ini, isu pangan tidak bisa lagi dipandang hanya sebagai persoalan produksi, pangan sebagai cermin dari keadilan sosial dan tanggung jawab negara. read more

Menu MBG salah satu SDN di Mampang, Depok, Jawa Barat viral di medsos. Warganet ramai menyoroti menu MBG yang berisi pangsit hingga kentang rebus. (dok Istimewa). Sumber : detikedu

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan pemerintah memiliki tujuan untuk meningkatkan asupan gizi dan mendukung proses belajar anak-anak sekolah di Indonesia. Namun, cita-cita tersebut berbanding terbalik dengan tragedi pahit di lapangan. Serangkaian insiden keracunan massal yang terus bertambah dan meluas, seperti di Klaten hingga Karanganyar (Ryanthie, 2025a; Ryanthie, 2025b), mengubah program ini dari solusi menjadi masalah. Peristiwa ini bukanlah sekadar kecelakaan teknis, melainkan sebuah gambaran dari kegagalan sistemik yang mendalam. Dengan menggunakan lensa analisis keamanan pangan yang dipaparkan oleh Robert Bailey (2014) dan Peter Hough (2015), refleksi ini akan membahas bagaimana pilar-pilar fundamental keamanan pangan telah diabaikan dan legitimasi moral pemerintah yang dipertaruhkan. read more

“Sebelum mempelajari surga dan malaikat, mbok ya belajar dulu menjadi manusia biasa.”
– Romo Mangunwijaya

Kutipan ini bukan sekadar nasihat, tetapi cermin sikap hidup Romo Mangunwijaya, seorang rohaniwan Katolik sekaligus pejuang kemanusiaan. Baginya, keamanan manusia tidak hanya berarti terlindungi dari ancaman fisik atau kriminalitas, tetapi juga keamanan lainnya seperti rasa aman untuk hidup bermartabat, memiliki tempat tinggal, dan diakui sebagai bagian dari masyarakat. Prinsip ini tampak jelas dalam kiprahnya membela masyarakat miskin di bantaran Kali Code, Yogyakarta. Pada era 1980-an, kawasan ini dianggap kumuh, penuh gubuk kardus, dan tak jarang dipandang sebagai “wajah buruk kota” yang harus ditiadakan. Namun bagi Romo Mangun, di balik gubuk-gubuk rapuh itu ada kehidupan manusia yang berhak diperlakukan adil dan dihargai sebagai manusia. Romo Mangun hadir bukan sekadar sebagai pendamping rohani, melainkan pelindung martabat mereka. Ia menolak pandangan bahwa masyarakat miskin adalah beban, ia melihat mereka sebagai manusia dengan hak yang sama untuk hidup layak. Ia menumbuhkan rasa aman dengan melibatkan masyarakat dalam merancang rumah dan menata lingkungan sehingga masyarakat tidak merasa sendirian (Mojok.co, 2025). read more

Melalui buku “Fostering Human Security through Active Engagement of Civil Society Actors” (2007) keamanan manusia didefinisikan sebagai “freedom from fear, freedom from want and hence to provide protection against chronic threats to daily human life” Definisi tersebut menekankan bahwa setiap individu berhak terbebas dari rasa takut (keamanan fisik) dan terbebas dari kekurangan (kebutuhan dasar hidup). Namun, buku ini juga memberikan kritik terhadap konsep human security., konsep tersebut berpotensi disalahgunakan oleh negara maju sebagai alat politik untuk menekan negara berkembang dengan dalih “melindungi rakyat” dan “demi keamanan manusia”, padahal tujuan utamanya adalah kepentingan politik negara maju. Contoh, negara maju dapat menggunakan konsep human security untuk mendorong atau memaksa negara berkembang menerapkan kebijakan tertentu, contohnya liberalisasi ekonomi. Jika negara berkembang menolak, negara maju dapat menuduhnya menghambat kesempatan untuk mensejahterakan rakyatnya yang miskin dan mengabaikan keamanan manusia, Dengan demikian, negara berkembang tidak memiliki pihak lain selain menerima kebijakan tersebut. Selain peran negara, keberhasilan konsep keamanan manusia juga membutuhkan keterlibatan aktor non-negara, khususnya masyarakat sipil seperti LSM, NGO, maupun komunitas lokal. Peran masyarakat sipil sangat penting karena mereka dapat menjembatani perbedaan sekaligus menjadi penghubung antara kebijakan di tingkat (PBB, negara) dengan kondisi nyata nyata masyarakat di lapangan (kemiskinan, kelaparan). read more

Konsep keamanan manusia (human security) mengalami transformasi besar setelah Perang Dingin. Jika sebelumnya keamanan dipahami sebagai perlindungan negara dari ancaman eksternal, kini fokus bergeser pada perlindungan individu, komunitas, dan kelompok rentan dari ancaman fisik maupun non-fisik (Axworthy, 2014; Chu, 2015; Kotter, 2007). Pergeseran ini menunjukkan bahwa keamanan tidak bisa dijaga oleh satu aktor tunggal, melainkan harus melalui kolaborasi multi-sektor: negara, aktor lokal, organisasi non-pemerintah (NGO), masyarakat sipil internasional, dan komunitas global. read more