Jadilah Agen Perubahan, Wujudkan Perdamaian!

Program Studi Magister Perdamaian dan Resolusi Konflik (MPRK) Universitas Gadjah Mada (UGM) dengan bangga mengumumkan dibukanya kembali pendaftaran mahasiswa baru untuk Gelombang III Semester Genap Tahun Akademik 2025/2026.

Kami mengundang Anda, para calon pemimpin dan penggerak perdamaian, untuk bergabung dalam lingkungan akademik yang kritis, reflektif, dan transformatif.

Mengapa Memilih MPRK UGM?

Di MPRK UGM, Anda akan memiliki kesempatan untuk:

Belajar dan Berdialog: Mendalami teori-teori konflik dan resolusi dari perspektif interdisipliner (sosial, politik, budaya, gender). read more

Yogyakarta, 25 November 2025 – Program Magister Perdamaian dan Resolusi Konflik (MPRK) Universitas Gadjah Mada (UGM) kembali menunjukkan komitmennya dalam mengintegrasikan kajian akademik dengan isu-isu sosial aktual. Melalui sesi diskusi tematik pada Selasa (25/11), MPRK UGM berkolaborasi dengan komunitas Beranda Migran untuk mendalami kompleksitas dan kerentanan yang dihadapi oleh Pekerja Migran Indonesia (PMI).

Kegiatan ini menjadi ruang pembelajaran esensial bagi mahasiswa untuk memperluas pemahaman teoritis mereka mengenai konflik, keadilan sosial, dan hak asasi manusia dalam konteks migrasi. read more

Yogyakarta, 12 November 2025 – Program Magister Perdamaian dan Resolusi Konflik (MPRK) Universitas Gadjah Mada (UGM) kembali memperkaya wawasan mahasiswanya melalui perkuliahan tematik yang berfokus pada dinamika fundamental konflik. Mengusung tajuk provokatif, “Conflict: Fight or Flight?”, sesi kali ini menghadirkan Endah Setyowati, Dosen Program Studi Humanitas sekaligus Peneliti di Pusat Studi dan Pengembangan Perdamaian (PSPP) Universitas Kristen Duta Wacana (UKDW) Yogyakarta.

Kegiatan ini berfungsi sebagai ruang reflektif yang mengajak mahasiswa untuk mendalami pemaknaan konflik dari berbagai dimensi—mulai dari sudut pandang sosial, budaya, hingga gender. read more

Yogyakarta, 11 November 2025 – Program Studi Magister Perdamaian dan Resolusi Konflik (MPRK) Universitas Gadjah Mada (UGM) kembali menyelenggarakan perkuliahan tematik yang memantik kesadaran kritis mahasiswa. Pada sesi terbaru, mahasiswa berkesempatan mendalami isu “Kuratorial dan Editorial Adil Gender” langsung dari sosok inspiratif, Okky Madasari, sastrawan sekaligus sosiolog terkemuka Indonesia.

Okky Madasari, yang dikenal melalui karya-karyanya yang tajam tentang keadilan sosial dan kesetaraan gender, hadir untuk membuka mata mahasiswa tentang dimensi tersembunyi dalam praktik produksi wacana. read more

Menurut Wagle (2013), keamanan politik merupakan salah satu pilar utama dalam konsep keamanan manusia yang berorientasi pada perlindungan individu dari penindasan negara serta penegakan hak asasi manusia, kebebasan politik, dan supremasi hukum. Wagle menegaskan bahwa keamanan politik berarti kebebasan dari rasa takut, di mana setiap warga negara dapat hidup dalam lingkungan yang menghormati hak-haknya, menjamin partisipasi politik, serta terbebas dari kekerasan dan represi negara. Ia juga menekankan bahwa tanpa keamanan politik, keamanan manusia tidak akan dapat terwujud sepenuhnya karena pelanggaran hak, konflik bersenjata, dan ketidakadilan politik akan terus mengancam perdamaian dan kesejahteraan masyarakat (Wagle, 2013). read more

GUNUNGKIDUL – Program studi Magister Perdamaian dan Resolusi Konflik (MPRK) UGM secara resmi menutup rangkaian kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) di SLB Negeri 2 Gunungkidul pada Kamis, 9 Oktober 2025.

Kegiatan yang bertajuk “Pendampingan Guru Menjadi Pendidik Perdamaian” ini merupakan bagian dari implementasi tridarma perguruan tinggi.

Acara penutupan difokuskan sebagai ruang refleksi bersama bagi para guru. Dalam sesi tersebut, para pendidik mengidentifikasi berbagai program sekolah yang telah berjalan dan berkontribusi dalam membangun budaya damai di lingkungan sekolah. read more

Menurut Caballero-Anthony (2015), konsep keamanan komunitas dalam kerangka keamanan manusia menekankan pentingnya perlindungan identitas, keamanan sosial, dan rasa aman masyarakat dari ancaman seperti konflik etnis, diskriminasi, dan marginalisasi. Namun, di banyak negara berkembang, khususnya kawasan ASEAN, perkembangannya masih terhambat oleh kesenjangan pembangunan, lemahnya demokrasi, serta dominasi negara dalam isu keamanan. Negara masih dianggap sebagai penanggung jawab utama keamanan warganya, tetapi pada faktanya tidak benar-benar melindungi kelompok rentan. Akibatnya, upaya untuk memajukan keamanan komunitas menjadi terbatas karena lemahnya penerapan hak asasi manusia, kebijakan regional yang tidak sejalan dengan praktik nasional, lemahnya tata kelola, serta kurangnya komitmen negara dalam melindungi warganya (Caballero-Anthony, 2015). read more

Suatu komunitas yang hidup dalam suatu masyarakat memiliki identitasnya masing-masing, yang pada akhirnya menjadi ciri khas dan pembeda antara satu komunitas dengan lainnya. Akan menjadi anomali ketika suatu komunitas kehilangan identitasnya namun di saat yang bersamaan komunitas tersebut masih diakui oleh masyarakat di tempatnya berada. Kejadian anomali seperti ini banyak terjadi di zaman ini, dan salah satu contoh komunitas yang akan dibahas di tulisan ini adalah komunitas Orang Asli Papua (OAP). read more

Sumber: linisehat.com

Pangan tidak lagi sekadar urusan dapur. Ia juga menjadi urusan politik dan identitas, bahkan sampai ke isi piring kita. Setiap sendok nasi yang kita suap pun tidak sepenuhnya netral. Di dalamnya tersimpan kebijakan, sejarah, dan relasi kuasa yang membentuk bagaimana dan untuk siapa yang berhak menentukan apa yang disebut “makanan layak.” Hari Pangan Sedunia yang diperingati setiap 16 Oktober, kita diingatkan kembali bahwa kelaparan dan malnutrisi masih menjadi tantangan jutaan orang di dunia. Hari ini, isu pangan tidak bisa lagi dipandang hanya sebagai persoalan produksi, pangan sebagai cermin dari keadilan sosial dan tanggung jawab negara. read more

Menu MBG salah satu SDN di Mampang, Depok, Jawa Barat viral di medsos. Warganet ramai menyoroti menu MBG yang berisi pangsit hingga kentang rebus. (dok Istimewa). Sumber : detikedu

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan pemerintah memiliki tujuan untuk meningkatkan asupan gizi dan mendukung proses belajar anak-anak sekolah di Indonesia. Namun, cita-cita tersebut berbanding terbalik dengan tragedi pahit di lapangan. Serangkaian insiden keracunan massal yang terus bertambah dan meluas, seperti di Klaten hingga Karanganyar (Ryanthie, 2025a; Ryanthie, 2025b), mengubah program ini dari solusi menjadi masalah. Peristiwa ini bukanlah sekadar kecelakaan teknis, melainkan sebuah gambaran dari kegagalan sistemik yang mendalam. Dengan menggunakan lensa analisis keamanan pangan yang dipaparkan oleh Robert Bailey (2014) dan Peter Hough (2015), refleksi ini akan membahas bagaimana pilar-pilar fundamental keamanan pangan telah diabaikan dan legitimasi moral pemerintah yang dipertaruhkan. read more