Mahasiswa Magister Perdamaian dan Resolusi Konflik (MPRK) Universitas Gadjah Mada menggelar perkuliahan tematik bertajuk “Conflict: Fight or Flight?” bersama narasumber Endah Setyowati dari Program Studi Humanitas dan Pusat Studi dan Pengembangan Perdamaian (PSPP) Universitas Kristen Duta Wacana Yogyakarta. Sesi ini menjadi ruang reflektif bagi mahasiswa untuk memahami makna dan dinamika konflik dari perspektif sosial, budaya, hingga gender.

Dalam paparannya, Endah Setyowati mengajak peserta untuk meninjau kembali persepsi umum tentang konflik, bahwa konflik tidak semata-mata harus dihindari, melainkan dapat menjadi ruang belajar dan transformasi sosial. Ia menjelaskan berbagai sumber konflik seperti ketimpangan sumber daya, relasi kekuasaan, informasi, hingga nilai-nilai budaya yang melekat dalam struktur masyarakat. Melalui studi kasus dan contoh dari konteks Tiongkok, peserta diajak untuk melihat bagaimana kekuasaan dan relasi sosial dapat memengaruhi proses terjadinya dan penyelesaian konflik. read more

Mahasiswa Magister Perdamaian dan Resolusi Konflik (MPRK) Universitas Gadjah Mada mengikuti perkuliahan bertema “Kuratorial dan Editorial Adil Gender”, menghadirkan Okky Madasari, sastrawan sekaligus sosiolog Indonesia yang dikenal melalui karya dan pemikirannya tentang keadilan sosial serta kesetaraan gender.

Dalam sesi ini, mahasiswa diajak memahami bagaimana praktik kuratorial dan editorial, baik di media maupun ruang kebudayaan, tidak pernah netral. Okky menekankan bahwa siapa yang dipilih untuk tampil, narasi apa yang diangkat, hingga cara figur perempuan dan laki-laki digambarkan, semuanya merupakan hasil dari proses seleksi dan keputusan yang sarat nilai serta kepentingan. read more

Menurut Wagle (2013), keamanan politik merupakan salah satu pilar utama dalam konsep keamanan manusia yang berorientasi pada perlindungan individu dari penindasan negara serta penegakan hak asasi manusia, kebebasan politik, dan supremasi hukum. Wagle menegaskan bahwa keamanan politik berarti kebebasan dari rasa takut, di mana setiap warga negara dapat hidup dalam lingkungan yang menghormati hak-haknya, menjamin partisipasi politik, serta terbebas dari kekerasan dan represi negara. Ia juga menekankan bahwa tanpa keamanan politik, keamanan manusia tidak akan dapat terwujud sepenuhnya karena pelanggaran hak, konflik bersenjata, dan ketidakadilan politik akan terus mengancam perdamaian dan kesejahteraan masyarakat (Wagle, 2013). read more

GUNUNGKIDUL – Program studi Magister Perdamaian dan Resolusi Konflik (MPRK) UGM secara resmi menutup rangkaian kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) di SLB Negeri 2 Gunungkidul pada Kamis, 9 Oktober 2025.

Kegiatan yang bertajuk “Pendampingan Guru Menjadi Pendidik Perdamaian” ini merupakan bagian dari implementasi tridarma perguruan tinggi.

Acara penutupan difokuskan sebagai ruang refleksi bersama bagi para guru. Dalam sesi tersebut, para pendidik mengidentifikasi berbagai program sekolah yang telah berjalan dan berkontribusi dalam membangun budaya damai di lingkungan sekolah. read more

Menurut Caballero-Anthony (2015), konsep keamanan komunitas dalam kerangka keamanan manusia menekankan pentingnya perlindungan identitas, keamanan sosial, dan rasa aman masyarakat dari ancaman seperti konflik etnis, diskriminasi, dan marginalisasi. Namun, di banyak negara berkembang, khususnya kawasan ASEAN, perkembangannya masih terhambat oleh kesenjangan pembangunan, lemahnya demokrasi, serta dominasi negara dalam isu keamanan. Negara masih dianggap sebagai penanggung jawab utama keamanan warganya, tetapi pada faktanya tidak benar-benar melindungi kelompok rentan. Akibatnya, upaya untuk memajukan keamanan komunitas menjadi terbatas karena lemahnya penerapan hak asasi manusia, kebijakan regional yang tidak sejalan dengan praktik nasional, lemahnya tata kelola, serta kurangnya komitmen negara dalam melindungi warganya (Caballero-Anthony, 2015). read more

Suatu komunitas yang hidup dalam suatu masyarakat memiliki identitasnya masing-masing, yang pada akhirnya menjadi ciri khas dan pembeda antara satu komunitas dengan lainnya. Akan menjadi anomali ketika suatu komunitas kehilangan identitasnya namun di saat yang bersamaan komunitas tersebut masih diakui oleh masyarakat di tempatnya berada. Kejadian anomali seperti ini banyak terjadi di zaman ini, dan salah satu contoh komunitas yang akan dibahas di tulisan ini adalah komunitas Orang Asli Papua (OAP). read more

Sumber: linisehat.com

Pangan tidak lagi sekadar urusan dapur. Ia juga menjadi urusan politik dan identitas, bahkan sampai ke isi piring kita. Setiap sendok nasi yang kita suap pun tidak sepenuhnya netral. Di dalamnya tersimpan kebijakan, sejarah, dan relasi kuasa yang membentuk bagaimana dan untuk siapa yang berhak menentukan apa yang disebut “makanan layak.” Hari Pangan Sedunia yang diperingati setiap 16 Oktober, kita diingatkan kembali bahwa kelaparan dan malnutrisi masih menjadi tantangan jutaan orang di dunia. Hari ini, isu pangan tidak bisa lagi dipandang hanya sebagai persoalan produksi, pangan sebagai cermin dari keadilan sosial dan tanggung jawab negara. read more

Menu MBG salah satu SDN di Mampang, Depok, Jawa Barat viral di medsos. Warganet ramai menyoroti menu MBG yang berisi pangsit hingga kentang rebus. (dok Istimewa). Sumber : detikedu

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan pemerintah memiliki tujuan untuk meningkatkan asupan gizi dan mendukung proses belajar anak-anak sekolah di Indonesia. Namun, cita-cita tersebut berbanding terbalik dengan tragedi pahit di lapangan. Serangkaian insiden keracunan massal yang terus bertambah dan meluas, seperti di Klaten hingga Karanganyar (Ryanthie, 2025a; Ryanthie, 2025b), mengubah program ini dari solusi menjadi masalah. Peristiwa ini bukanlah sekadar kecelakaan teknis, melainkan sebuah gambaran dari kegagalan sistemik yang mendalam. Dengan menggunakan lensa analisis keamanan pangan yang dipaparkan oleh Robert Bailey (2014) dan Peter Hough (2015), refleksi ini akan membahas bagaimana pilar-pilar fundamental keamanan pangan telah diabaikan dan legitimasi moral pemerintah yang dipertaruhkan. read more

SAATNYA JADI AGEN PERDAMAIAN!

Penerimaan Mahasiswa Baru Magister Perdamaian & Resolusi Konflik (MPRK) UGM Semester Genap 2025/2026 Resmi Dibuka

Pendaftaran 4 Gelombang:

Gel. 1: 16 Sep – 7 Okt 2025

Gel. 2: 21 Okt – 11 Nov 2025

Gel. 3: 25 Nov – 16 Des 2025

Gel. 4: 30 Des 2025 – 20 Jan 2026

Belajar, berdialog, dan bergerak untuk dunia yang lebih damai. Yuk gabung di MPRK UGM dan wujudkan perubahan dari ruang kelas ke ruang publik!

Info lengkap & syarat: um.ugm.ac.id

“Sebelum mempelajari surga dan malaikat, mbok ya belajar dulu menjadi manusia biasa.”
– Romo Mangunwijaya

Kutipan ini bukan sekadar nasihat, tetapi cermin sikap hidup Romo Mangunwijaya, seorang rohaniwan Katolik sekaligus pejuang kemanusiaan. Baginya, keamanan manusia tidak hanya berarti terlindungi dari ancaman fisik atau kriminalitas, tetapi juga keamanan lainnya seperti rasa aman untuk hidup bermartabat, memiliki tempat tinggal, dan diakui sebagai bagian dari masyarakat. Prinsip ini tampak jelas dalam kiprahnya membela masyarakat miskin di bantaran Kali Code, Yogyakarta. Pada era 1980-an, kawasan ini dianggap kumuh, penuh gubuk kardus, dan tak jarang dipandang sebagai “wajah buruk kota” yang harus ditiadakan. Namun bagi Romo Mangun, di balik gubuk-gubuk rapuh itu ada kehidupan manusia yang berhak diperlakukan adil dan dihargai sebagai manusia. Romo Mangun hadir bukan sekadar sebagai pendamping rohani, melainkan pelindung martabat mereka. Ia menolak pandangan bahwa masyarakat miskin adalah beban, ia melihat mereka sebagai manusia dengan hak yang sama untuk hidup layak. Ia menumbuhkan rasa aman dengan melibatkan masyarakat dalam merancang rumah dan menata lingkungan sehingga masyarakat tidak merasa sendirian (Mojok.co, 2025). read more