Media Massa dan Peliputan Konflik Sektarian

Samsu Rizal PanggabeanKonflik sektarian, yaitu konflik yang melibatkan sekte dan aliran keagamaan berbeda di dalam tubuh satu agama, adalah jenis konflik yang sensitif tetapi perlu diberitakan. Contoh konflik sektarian adalah konflik Sunni-Syiah di Sampang dan konflik Ahmadiyah-Sunni. Apa saja yang perlu diperhatikan media ketika memberitakan konflik sektarian kepada publik? Berikut ini beberapa temuan dan rekomendasi dari riset tentang Pemolisian Konflik Keagamaan di Indonesia.

Pertama-tama, media massa harus memahami fakta kemajemukan aliran dan sekte di masyarakat dan menjalankan profesinya sesuai dengan pemahaman tersebut. Media perlu menghindari penggunaan label yang mencerminkan penilaian dan partikularisme keagamaan, seperti “aliran sesat”.

Selain itu, media harus menghindari sensasi dalam peliputan mengenai konflik sektarian. Selain bertumpu pada 5W (What, Who, Where, When, Why) dan 1H (How), media harus memerhatikan S (solusi) dan T (titik temu). Gagasan dan inisiatif di bidang pengelolaan dan transformasi konflik perlu dikedepankan kepada pembaca, dari mana pun sumbernya. Media perlu mengambil sikap yang secara sadar dan langsung mengangkat agenda rekonsiliasi dan resolusi konflik sebagai prioritas peliputan konflik sektarian. Jangan lupa bahwa pembaca juga tertarik dengan berita dan liputan rekonsiliasi dalam konflik sektarian.

Media perlu memerhatikan perdamaian dan toleransi antar-sekte dan aliran keagamaan. Jangan hanya meliput ketika konflik antar-kelompok dan -aliran terjadi. Media perlu menyajikan liputan, reportase mendalam, atau laporan human interest tentang sekte dan aliran keagamaan yang hidup berdampingan secara damai di berbagai kota dan tempat di Indonesia. Kasus-kasus koeksistensi damai Sunni-Syiah atau Sunni-Ahmadi di Indonesia lebih dominan daripada kasus-kasus kekerasan tetapi tidak diperhatikan dan diberitakan. Tetapi, karena “rukun iman” media yang berbunyi “if it bleeds, it leads”, media lebih tertarik dengan tindakan main hakim sendiri yang dipertontonkan sekelompok kecil warga.

Proses penegakan hukum dalam kasus konflik sektarian, dengan menekankan due process of law, perlu dilaporkan. Laporkan kepada pembaca apakah proses penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana dimanipulasi, sehingga merugikan salah satu pihak atau korban dalam konflik sektarian. Lakukan pengawasan terhadap polisi dan pemerintah daerah. Buat laporan investigasi tentang peran pemerintah daerah, birokrasi sipil, dan polisi dalam menangani masalah sektarian. Selidiki apakah lembaga-lembaga ini bertindak partisan, tidak memberikan perhatian memadai dalam menyelesaikan konflik, atau malah menjadikan konflik sektarian sebagai kartu dalam kontestasi politik lokal seperti pilkada.

Akhirnya, media perlu melakukan pengawasan terhadap diri sendiri, khususnya terhadap media yang mengabaikan independensinya dan terperosok ke dalam konflik sektarian sedemikian rupa sehingga menjadi bagian dari konflik itu sendiri. Yang juga perlu diawasi adalah media yang cenderung menghakimi dan menyebarkan permusuhan antar-aliran dan paham keagamaan, atau yang membuat sensasi dari konflik sektarian.

Rizal Panggabean

Staf Pengajar MPRK

 

 

AnalisiS Volume 1 Issue 1 Mei 2014