Fatwa yang Salah

Rizal Panggabean* 24 Desember 2016
Baru-baru ini Majlis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa yang tidak perlu dan salah. Fatwa atau petuah itu berjudul “hukum menggunakan atribut keagamaan non-Muslim.” Fatwa ini menggunakan definisi yang luas dan serba mencakup. Atribut keagamaan adalah “sesuatu yang dipakai dan digunakan sebagai identitas, ciri khas atau tanda tertentu dari suatu agama dan/atau umat beragama tertentu, baik terkait dengan keyakinan, ritual ibadah, maupun tradisi dari agama tertentu.” Bagi yang belum tahu, hukum menggunakan atribut keagamaan non-Muslim adalah haram.
Akan tetapi, fatwa tersebut salah dari berbagai sudut. Agama-agama saling meminjam dan saling memberi atribut. Termasuk, atau apalagi, Islam. Sebab, Islam punya kesempatan lebih banyak meminjam dan “menggunakan atribut keagamaan non-Muslim” karena datang sesudah Hindu, Budha, Yahudi, dan Kristen. Kemajuan peradaban Islam terjadi karena saling meminjam dan saling belajar, bukan karena Islam menutup dan mengucilkan diri seperti pesan petuah MUI di atas.
Tasbih yang digunakan umat Islam sekarang adalah atribut keagamaan yang berasal dari agama-agama India, yang kemudian digunakan Kristen dan Islam dengan tujuan serupa, menghitung zikir dan doa supaya tepat jumlahnya – tidak kurang atau lebih. Menara, yang menghiasi setiap masjid, berasal dari unsur bangunan tempat suci entah agama apa di Babilonia dan Mesopotamia. Kemudian, gereja-gereja Kristen di Suriah meniru atribut ini. Khalifah Islam era Bani Umayyah menggunakannya dan sejak itu menara menjadi rukun konstruksi masjid.
Yang mempelajari sejarah ibadah haji pasti mafhum bahwa sebagian dari upacara dan ritus haji diambil dari praktik sebelum Islam. Tetapi sekarang, secara kesuluruhan ibadah haji telah menjadi khas Islam. Praktik dzimmah, yang mengharuskan warga Kristen dan Yahudi membayar pajak kepala dalam status mereka sebagai warga yang dilindungi di kekhalifahan Islam, bukan praktik yang dimulai Islam. Sasaniah atau Persia yang Majusi memperlakukan Yahudi dan kemudian Kristen dengan cara serupa. Roma/Bizantium yang Kristen memperlakukan Yahudi dzimmi atau fides istilah mereka.
Sumber-sumber hukum di dalam fikih Islam, dan urut-urutannya, yaitu al-Kitab, Sunnah, Qiyas, dan Ijma, adalah adaptasi dari aturan Kaisar Justinian dari Romawi. Kaisar ini menyebutnya scripti leges (bahasa Arab: Al-Kitab), mores et consuetudinis (Sunnah), proximum et consequens (Qiyas), dan iudicium populi/consensus omnium (Ijma`). Kaisar beragama Kristen ini pun hanya menggunakan atribut yang sudah ada dalam praktik Yahudi di Mishna dan Talmud.
Fatwa MUI terbaru, boleh jadi, hendak melawan kapasitas saling memahami dan bekerjasama di antara agama-agama. Meminjam peristilahan Fatwa, yang terjadi sepanjang sejarah di atas adalah penodaan ajaran agama, atau pencampuradukan akidah dan ibadah agama Islam dengan agama lain. Dengan kata lain, Fatwa MUI ingin memurnikan agama Islam dengan memisahkannya dari agama-agama lain.
Akan tetapi, umat Islam sangat majemuk dan banyak jumlahnya, tak bisa dipisahkan dan dikucilkan dari interaksi sosial di berbagai bidang kehidupan. Mengucilkan umat Islam dari interaksi dan pergaulan global adalah tindakan menegakkan benang basah. Tantangan bagi MUI adalah bagaimana memberikan pedoman bagi Umat Islam supaya bisa berinteraksi dan bekerjasama dengan siapa saja, tanpa kehilangan imannya. Dan itu tidak dapat dilakukan dengan melarang mereka mengenakan tekstil kombinasi merah hijau di akhir Desember.

http://geotimes.co.id/fatwa-mui-yang-salah-dan-tidak-perlu/

Diakses pada tanggal 27 Desember 2016

206 Total Views 6 Views Today